Memasuki 2025, pemerintah di seluruh dunia menghadapi lanskap risiko yang semakin kompleks dan saling terkait. Gangguan geopolitik, tekanan anggaran, krisis iklim, dan ekspektasi publik yang kian tinggi menuntut pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dan proaktif.
Dalam konteks Indonesia, kemampuan sektor publik untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan merespons risiko-risiko ini akan berpengaruh langsung pada stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Artikel ini merangkum 10 risiko utama yang perlu diantisipasi.
Potensi Risiko yang Terus Berkembang
Sektor publik bergerak dalam lingkungan yang cepat berubah, di mana disrupsi bisa datang dari kebijakan fiskal, perkembangan teknologi, maupun dinamika global lainnya.Ā
Pemangku kepentingan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan layanan yang responsif, sementara sumber daya publik seringkali terbatas.
Risiko-risiko baru pun terus bermunculanādari tantangan pembiayaan hingga ancaman siberāyang menuntut pemerintah membangun kerangka pengelolaan risiko berlapis dan fleksibel. Tanpa kesiapan ini, potensi gangguan terhadap pelayanan publik dan stabilitas fiskal bisa meningkat drastis.
Baca juga : Mengenal Operational Risk Management: Pengertian, Contoh, dan Cara Kerjanya
Jenis Risiko Pemerintah dan Sektor Publik 2025
Berikut sepuluh jenis risiko yang muncul dan berdampak luas pada sektor publik tahun 2025. Setiap risiko saling berhubungan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan lintas fungsi dan kolaborasi erat antar lembaga.
1. Ketidakmampuan Mencapai Keuangan Publik yang Berkelanjutan
- Jenis Risiko Fiskal
Pemerintah global menghadapi level utang publik yang mencapai rekor, dengan beban bunga yang kian membengkak. Kegagalan mengelola defisit dan utang dapat mengurangi ruang fiskal untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik. Ini termasuk risiko fiskal, yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan utang negara yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program penting.
2. Pertumbuhan Publik yang Lemah atau Tidak Berkelanjutan
- Jenis Risiko Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang stagnan menekan pendapatan pajak dan kapasitas pemerintah dalam membiayai program sosial. Tanpa dorongan produktivitas dan inovasi, kesenjangan sosial dan ketimpangan regional bisa memburuk. Risiko ini mengarah pada potensi terhambatnya kemajuan ekonomi akibat ketidakmampuan pemerintah mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
3. Kekurangan Tenaga Kerja dan Meningkatnya Informalitas
- Jenis Risiko Sosial
Demografi yang menua, migrasi pekerja, dan keterampilan yang tidak sesuai membuat banyak sektor pemerintah kekurangan SDM terampil. Sementara itu, pekerjaan informal yang tidak diatur memperlemah struktur sosial dan mengurangi kontribusi pajak. Dalam hal ini, risiko sosial muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani ketimpangan dalam sektor tenaga kerja.
4. Kapasitas Digital dan Keamanan Siber yang Lemah
- Jenis Risiko Keamanan dan Teknologi
Penerapan layanan digital tanpa persiapan keamanan menciptakan celah bagi serangan siber. Gangguan pada sistem e-government dapat memparalisis layanan pentingādari kesehatan hingga administrasi kependudukan. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital dan mengatasi ancaman keamanan siber sebagai bagian dari risiko teknologi.
5. Kegagalan Beradaptasi dengan Lanskap Geopolitik Baru
- Jenis Risiko Geopolitik
Ketegangan perdagangan, sanksi internasional, dan pergeseran aliansi global memengaruhi arus barang, modal, dan tenaga kerja. Pemerintah yang tidak responsif bisa kehilangan kesempatan investasi atau terjebak dalam krisis diplomatik. Risiko ini mengarah pada potensi kegagalan dalam merespons perubahan geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan hubungan internasional Indonesia.
6. Minimnya Visibilitas dan Jejak Rantai Pasokan
- Jenis Risiko Logistik dan Rantai Pasokan
Ketergantungan pada rantai pasok global tanpa pelacakan end-to-end menyulitkan respons pemerintah saat krisisāseperti pandemi atau bencana alam. Ketiadaan data real-time meningkatkan risiko kelangkaan barang esensial. Ini adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola ketahanan rantai pasokan, yang bisa mengganggu akses ke barang dan layanan penting.
7. Rendahnya Ketahanan Pegawai yang Menghambat Keunggulan Talenta Sektor Publik
- Jenis Risiko Sumber Daya Manusia
Tekanan kerja tinggi dan kurangnya dukungan kesejahteraan mental menyebabkan kelelahan dan turnover di kalangan aparatur sipil negara. Tanpa program pengembangan dan well-being, kualitas layanan publik terancam menurun. Risiko ini berkaitan dengan masalah ketahanan SDM yang dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
8. Kegagalan Menjembatani Ambisi dan Aksi Iklim
- Jenis Risiko Lingkungan
Banyak pemerintah sudah menetapkan target net-zero, tetapi implementasi kebijakan transisi energi masih lambat. Kesenjangan antara komitmen dan aksi praktis melemahkan kepercayaan publik dan investor. Risiko ini berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan iklim dan memastikan kebijakan transisi energi yang efektif.
9. Kurangnya Ketahanan terhadap Guncangan Terkait Iklim
- Jenis Risiko Lingkungan dan Infrastruktur
Frekuensi bencana alam meningkatādari banjir besar hingga kekeringan ekstremānamun infrastruktur dan sistem peringatan dini belum memadai. Pemerintah perlu mengintegrasikan data risiko iklim ke dalam perencanaan jangka panjang. Ini adalah risiko yang berkaitan dengan ketahanan infrastruktur dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana terkait iklim.
10. Tidak Terhubung dengan Pengalaman dan Kebutuhan Konstituen
- Jenis Risiko Pemerintahan yang Buruk
Ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Pemerintah harus membangun mekanisme umpan balikāseperti platform digital partisipasiāuntuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Ini mencakup risiko buruknya tata kelola dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Ketahanan Bisnis untuk Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ekonomi di Indonesia
Pentingnya Optimalisasi Business Resilience
Menghadapi risiko-risiko tersebut memerlukan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu, membangun Business Resilience bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis.
Proxsis Consulting hadir sebagai mitra profesional untuk mendampingi instansi pemerintahan dalam merancang dan mengimplementasikan kerangka ketahanan organisasi yang selaras dengan standar internasional dan kebijakan nasional, termasuk ISO 22301 (Business Continuity Management), ISO 31000 (Risk Management), hingga integrasi dengan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).
Baca juga : ISO 31000 vs ISO 9001: Memilih Standar yang Tepat untuk Organisasi Anda
Mengapa Business Resilience Penting untuk Sektor Pemerintahan?
- Menjamin kelangsungan pelayanan publik dalam situasi darurat atau gangguan operasional.
- Memperkuat sistem manajemen risiko yang proaktif dan terstruktur, khususnya dalam pengelolaan risiko strategis dan operasional.
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem yang tangguh dan akuntabel.
- Memenuhi ekspektasi masyarakat dan stakeholder terhadap layanan publik yang konsisten dan terpercaya.
Baca juga : Pengenalan Enterprise Risk Management: Mengelola Risiko untuk Kesuksesan Bisnis Anda
Layanan Konsultansi Business Resilience Proxsis Mencakup:
- Assessment Ketahanan Organisasi: Identifikasi kesiapan instansi dalam menghadapi risiko besar, termasuk bencana, krisis politik, atau disrupsi layanan.
- Perancangan Sistem Business Continuity Management (BCM): Menyusun kebijakan, strategi, dan rencana pemulihan untuk menjamin kontinuitas layanan.
- Integrasi Manajemen Risiko dengan Sistem Manajemen Lainnya: Menyatukan ISO 31000, ISO 9001, dan standar lainnya dalam satu kerangka kerja resilien.
- Pelatihan dan Transfer Pengetahuan: Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dalam manajemen risiko, audit internal, dan skenario tanggap darurat.
- Simulasi dan Uji Ketahanan (Stress Test): Pengujian ketahanan organisasi terhadap berbagai skenario gangguan untuk evaluasi efektivitas sistem.
Saatnya instansi Anda berbenah dan membangun pondasi ketahanan yang kokoh melalui pendekatan menyeluruh dalam manajemen risiko dan kesinambungan layanan. Info lebih lanjut [KLIK DI SINI].
Proxsis ConsultingāSolusi ketahanan organisasi dan manajemen risiko modern untuk pemerintahan yang lebih siap, kuat, dan terpercaya.
