Program desa sering terlihat meyakinkan di awal. Ada koperasi baru, gerai baru, kendaraan baru, dan narasi besar tentang pemberdayaan ekonomi lokal. Bahasa yang dipakai pun terdengar sangat menjanjikan: pemerataan, kemandirian desa, pasar yang lebih adil, dan akses yang lebih luas bagi petani, nelayan, pengrajin, serta pelaku usaha kecil.

Namun di balik semua itu, ada satu risiko yang biasanya bergerak tanpa suara: elite capture.

Risiko ini tidak selalu muncul sebagai skandal besar. Tidak selalu berbentuk korupsi yang mudah ditunjuk. Dalam banyak kasus, elite capture justru masuk lewat jalur yang tampak wajar. Pembeli lama menjadi mitra resmi. Kerabat tokoh lokal ikut menguasai akses distribusi. Pihak yang selama ini mengendalikan harga tiba-tiba mendapat posisi baru dalam ekosistem program.

Dari luar, program terlihat berjalan. Di dalam, relasi kuasa lama tetap hidup.

Pertanyaannya menjadi penting: apakah KDMP-BUMDes benar-benar akan memperkuat ekonomi rakyat desa, atau justru berisiko dikendalikan oleh segelintir orang yang sejak awal sudah punya akses, modal, dan pengaruh?

Pertanyaan ini tidak nyaman. Tapi program sebesar KDMP-BUMDes memang harus diuji dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Kalau tidak, kita hanya akan mengulang pola lama: membangun kelembagaan baru, tetapi membiarkan kekuatan lama tetap menentukan siapa yang boleh menjual, siapa yang boleh membeli, dan siapa yang akhirnya paling banyak menikmati manfaat.

Elite Capture Itu Apa?

Elite capture adalah kondisi ketika manfaat program publik dikuasai oleh kelompok tertentu yang sudah memiliki posisi kuat. Mereka bisa punya modal, jaringan, kedekatan politik, pengaruh sosial, atau akses ekonomi yang lebih besar dibanding warga biasa.

Dalam konteks desa, bentuknya bisa sangat beragam.

Bisa berupa tauke yang selama ini menjadi satu-satunya pembeli hasil produksi warga. Bisa kerabat kepala desa yang menguasai akses distribusi. Bisa vendor lokal yang mendapat jalur khusus. Bisa pula aktor informal lama yang masuk ke struktur baru dan tampil sebagai mitra resmi program.

Masalahnya, elite capture sering terlihat sah secara administratif. Ada rapat. Ada dokumen. Ada kerja sama. Ada struktur koperasi. Ada pencatatan kegiatan. Semuanya tampak rapi.

Namun substansinya tidak berubah.

Petani masih tidak punya banyak pilihan pembeli. Nelayan tetap bergantung pada satu jalur distribusi. Pengrajin belum tahu harga pasar yang sebenarnya. Pengurus koperasi yang kritis tidak selalu punya ruang aman untuk bicara.

Program baru berjalan, tetapi posisi tawar warga tidak naik. Ini titik bahayanya.

Baca juga : KDMP-BUMDes: Jangan Ulangi Bencana PLG dan Food Estate

Kenapa Elite Capture Mudah Masuk ke Program Desa?

Program nasional tidak pernah masuk ke ruang kosong. Setiap desa sudah punya peta kekuasaan ekonominya sendiri.

Ada pemain lama yang menguasai pembelian komoditas. Ada penghubung pasar yang mengatur siapa bisa menjual ke mana. Ada tokoh lokal yang punya pengaruh sosial. Ada jaringan informal yang selama bertahun-tahun menjadi pintu utama bagi petani, nelayan, atau pengrajin untuk masuk ke pasar.

Ketika program baru datang, pemain-pemain ini biasanya bergerak cepat. Mereka lebih paham medan. Mereka tahu siapa yang perlu ditemui. Mereka punya modal, relasi, dan informasi. Dalam waktu singkat, mereka bisa masuk ke dalam sistem baru lebih dulu daripada warga yang seharusnya dilindungi.

Di atas kertas, ini bisa disebut kolaborasi.

Di lapangan, bisa berubah menjadi penguasaan akses.

Karena itu, KDMP-BUMDes tidak boleh hanya mengandalkan pembentukan koperasi, pembangunan gerai, atau penunjukan mitra. Kelembagaan baru belum tentu menghasilkan relasi ekonomi yang baru. Kalau aturan mainnya tidak dikunci, pola lama akan masuk lewat pintu depan.

Modus Elite Capture yang Sering Tidak Terlihat

Elite capture jarang datang dengan wajah kasar. Ia lebih sering datang dengan alasan yang terdengar masuk akal.

“Dia sudah lama membeli produk dari desa ini.”
“Dia punya jaringan distribusi.”
“Dia lebih cepat menyalurkan barang.”
“Kalau pembelinya banyak, koordinasinya rumit.”
“Lebih aman kerja sama dengan pihak yang sudah dikenal.”

Semua alasan itu bisa saja benar. Tapi di situlah letak jebakannya.

Jika satu pihak diberi akses dominan untuk membeli produk dari node koperasi desa, maka koperasi tidak benar-benar memperkuat posisi tawar anggota. Ia hanya memberi bentuk baru pada ketergantungan lama.

Bayangkan desa penghasil rotan. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu tauke yang membeli hasil produksi warga. Harga ditentukan sepihak. Tidak ada pembanding. Tidak ada formula harga yang transparan. Saat KDMP-BUMDes masuk, tauke yang sama menjadi mitra resmi koperasi dan mendapat akses utama ke katalog serta distribusi.

Secara administratif, program terlihat modern.

Namun secara ekonomi, kendalinya masih berada di tangan yang sama.

Itulah elite capture yang paling sulit dikenali: program terlihat berubah, tetapi struktur kekuasaannya tidak ikut berubah.

Baca juga : Mengapa Program KDMP Harus Menerapkan Operating Constitution (OC)? 

Ketika Mitra Resmi Justru Mengendalikan Sistem

Mitra tentu dibutuhkan dalam program ekonomi desa. Koperasi tidak bisa bekerja sendiri tanpa pembeli, aggregator, kanal distribusi, pembiayaan, logistik, dan pasar. Masalahnya bukan pada keberadaan mitra.

Masalahnya muncul ketika mitra berubah menjadi pengendali.

Ada perbedaan besar antara mitra yang membuka akses dan mitra yang mengunci akses. Mitra yang sehat membantu koperasi memperluas pasar, mengikuti standar transaksi, memberi harga transparan, dan tunduk pada aturan main yang disepakati. Sebaliknya, mitra yang berisiko melakukan capture biasanya berusaha menguasai jalur pembelian, menutup pintu bagi pembeli lain, mengendalikan harga, atau membuat koperasi bergantung pada satu kanal.

Di sinilah desain tata kelola menjadi penentu.

Sistem yang baik tidak boleh bergantung pada niat baik satu pihak. Ia harus punya pagar.

Multi-Offtaker Rule: Jangan Biarkan Satu Pihak Menguasai Pembelian

Salah satu pagar terpenting untuk mencegah elite capture adalah Multi-Offtaker Rule.

Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada satu pihak yang menguasai pembelian dari node koperasi desa secara dominan. Dalam rancangan guardrail yang dibahas, tidak ada satu pembeli pun yang boleh menguasai lebih dari 40% pembelian dari node koperasi desa.

Batas ini penting karena pasar yang sehat butuh pilihan. Jika hanya ada satu pembeli utama, posisi tawar koperasi akan lemah. Harga bisa ditekan. Jadwal pembayaran bisa dikendalikan. Volume bisa dipermainkan. Bahkan standar kualitas bisa digunakan untuk menolak barang secara sepihak.

Dengan Multi-Offtaker Rule, koperasi punya pembanding. Ada ruang kompetisi. Anggota bisa melihat harga yang lebih transparan. Control Tower atau pengelola program juga bisa membaca pola transaksi dengan lebih sehat.

Aturan ini bukan detail teknis. Ini perlindungan ekonomi.

Tanpa Multi-Offtaker Rule, KDMP-BUMDes bisa menciptakan monopsoni baru: banyak produsen di desa, tetapi hanya satu pembeli yang benar-benar menguasai akses. Kalau itu terjadi, program bukan membebaskan warga dari ketergantungan. Ia hanya mengganti nama ketergantungan.

Selain Multi-Offtaker Rule, prinsip civilian lead harus dikunci secara eksplisit.

Civilian lead berarti keputusan bisnis, harga, kontrak, distribusi, dan prioritas ekonomi desa harus berada pada entitas sipil yang akuntabel. Dalam konteks KDMP-BUMDes, koperasi, warga desa, dan struktur sipil yang sah harus menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi.

Aktor negara tambahan, vendor, BUMN pengadaan, atau pihak pendukung lain boleh saja membantu percepatan. Namun perannya harus tunduk pada kepentingan desa, bukan sebaliknya.

Prinsipnya tegas: jika aktor negara secara de facto mengendalikan siapa yang bisa menjadi supplier dan ke mana distribusinya mengalir, maka seluruh arsitektur civilian lead hanya ada di atas kertas.

Ini penting karena struktur formal sering terlihat benar. Dokumen bisa menyebut masyarakat sebagai pelaku utama. Koperasi bisa disebut sebagai pemegang peran sentral. Tapi praktiknya, keputusan bisa saja dikendalikan dari luar ruang warga.

Siapa supplier-nya? Siapa offtaker-nya? Ke mana distribusi diarahkan? Harga ditentukan oleh siapa? Kontrak disepakati di forum mana?

Jika semua keputusan itu dikendalikan pihak luar, civilian lead hanya menjadi istilah. Bukan kenyataan.

Guardrail Minimum agar Civilian Lead Tidak Kosong

Civilian lead tidak cukup ditulis dalam dokumen. Ia harus diterjemahkan menjadi mekanisme yang bisa diuji.

Beberapa guardrail minimum perlu dikunci sejak awal.

Bagi sebagian orang, daftar ini mungkin terdengar teknis. Bagi warga desa, ini sangat nyata.

Tanpa formula harga, petani tidak tahu apakah harga yang diterima adil. Tanpa kanal pengaduan yang aman, pengurus koperasi yang melihat masalah akan memilih diam. Tanpa multi-offtaker rule, pembeli lama bisa tetap menjadi penguasa pasar. Tanpa auditability, penyimpangan hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut.

Dan cerita seperti itu jarang cukup kuat untuk menghentikan penyimpangan.

Elite Capture Bukan Sekadar Korupsi

Elite capture sering disamakan dengan korupsi. Padahal tidak selalu begitu.

Korupsi biasanya dibayangkan sebagai penyalahgunaan uang. Elite capture lebih halus. Ia bisa terjadi ketika semua prosedur tampak terpenuhi, tetapi manfaat program dibelokkan ke pihak yang sudah kuat.

Koperasi terbentuk. Gerai berdiri. Transaksi terjadi. Laporan masuk. Tetapi pembelian dikuasai pihak tertentu. Harga tidak transparan. Produk lokal kalah dari barang generik. Pengaduan tidak diproses. Data tidak cukup terbuka.

Secara administratif, program terlihat aktif. Secara ekonomi, manfaatnya tidak banyak bergerak ke anggota.

Di sinilah elite capture berbahaya. Ia bisa hidup di dalam sistem yang tampak legal.

Karena itu, pencegahannya harus masuk sejak desain awal. Bukan menunggu audit akhir. Bukan menunggu skandal. Bukan menunggu warga desa cukup berani bicara setelah kerusakannya sudah terlalu jauh.

Baca juga : Bedah Strategi Transformasi Beyond Construction ADHI

Tanda-Tanda KDMP-BUMDes Mulai Tercapture

Publik, pengawas, dan pengurus koperasi perlu punya cara membaca gejala awal elite capture. Tidak semua sinyal berarti masalah sudah pasti terjadi. Namun jika beberapa tanda muncul bersamaan, sistem harus segera dievaluasi.

Program besar tidak boleh menunggu masalah menjadi skandal baru bergerak. Sistem yang sehat harus bisa membaca distorsi saat gejalanya masih kecil.

Grievance Channel Harus Aman, Bukan Sekadar Ada

Dalam risiko elite capture, kanal pengaduan bukan pelengkap. Ia bagian dari perlindungan.

Di desa, relasi sosial sangat dekat. Semua orang saling kenal. Mengadukan pembeli, pengurus, tokoh lokal, atau mitra yang punya pengaruh bukan hal sederhana. Ada risiko tekanan sosial, kehilangan akses jual, konflik keluarga, bahkan intimidasi yang tidak selalu tampak di permukaan.

Karena itu, grievance channel harus benar-benar aman. Dalam kondisi tertentu, ia juga perlu memberi opsi anonim.

Jika kanal pengaduan hanya formalitas, warga tidak akan memakainya. Mereka akan memilih diam. Dan ketika warga diam, sistem pusat bisa keliru membaca situasi seolah semuanya baik-baik saja.

Padahal bukan tidak ada masalah. Masalahnya hanya tidak punya jalur aman untuk muncul.

Kanal pengaduan yang baik perlu memenuhi tiga syarat: mudah diakses, melindungi pelapor, dan punya batas waktu respons yang jelas. Selain itu, tindak lanjutnya harus bisa dilacak. Jangan sampai pengaduan masuk, lalu tenggelam dalam kalimat yang terlalu sering kita dengar: “sedang diproses.”

Dalam banyak program, kalimat itu sering menjadi tempat masalah dikubur pelan-pelan.

KPI Harus Mengukur Manfaat, Bukan Keramaian Aktivitas

Elite capture sering lolos karena indikator keberhasilan terlalu dangkal.

Jumlah gerai bertambah. Total transaksi naik. GMV terlihat besar. Jumlah anggota meningkat. Dashboard tampak hijau.

Semua itu bisa berguna, tapi belum cukup. Pertanyaan paling penting tetap: apakah pendapatan riil anggota koperasi naik?

Jika nilai transaksi naik tetapi margin tetap dinikmati pihak tertentu, program belum berhasil. Jika gerai ramai tetapi produk lokal tidak mendapat ruang yang layak, ekonomi desa belum tentu tumbuh. Jika anggota bertambah tetapi tidak aktif bertransaksi, kelembagaan hanya menjadi angka.

KPI yang lebih jujur perlu mengukur hal-hal yang langsung menyentuh warga.

Indikator seperti ini lebih sulit dipoles. Justru karena itu, ia lebih berguna.

Auditability by Design: Agar Penyimpangan Tidak Hilang di Area Abu-Abu

Audit sering dianggap sebagai kegiatan di akhir. Padahal untuk program sebesar KDMP-BUMDes, kemampuan audit harus ditanam sejak awal.

Auditability by design berarti sistem sudah dirancang agar transaksi, keputusan, perubahan data, harga, pembayaran, dan pengaduan meninggalkan jejak yang bisa diperiksa.

Ini penting karena elite capture sering terjadi di area abu-abu. Bukan selalu dalam transaksi besar yang mencolok, tetapi dalam keputusan kecil yang berulang: siapa yang boleh memasok, siapa yang ditolak, harga siapa yang dipakai, data mana yang muncul di dashboard, dan laporan mana yang tidak ditindaklanjuti.

Jika keputusan-keputusan itu tidak meninggalkan jejak, penyimpangan sulit dibuktikan.

Dengan auditability by design, program punya memori. Ia tahu siapa mengambil keputusan, kapan keputusan dibuat, berdasarkan data apa, dan dampaknya ke siapa.

Sistem seperti ini tidak menghapus semua risiko. Tapi ia membuat risiko lebih sulit disembunyikan.

Jangan Biarkan Program Baru Memakai Pola Lama

KDMP-BUMDes punya peluang besar untuk memperbaiki struktur ekonomi desa. Namun peluang itu hanya hidup jika program tidak diserap oleh pola lama.

Pola lama itu sudah terlalu dikenal: pembeli tunggal, harga tidak transparan, distribusi dikuasai sekelompok orang, warga sulit melapor, data tidak terbuka, dan indikator keberhasilan lebih banyak mengukur aktivitas daripada kesejahteraan.

Program baru tidak boleh hanya mengganti istilah.

Dari tengkulak menjadi mitra. Dari monopoli menjadi offtaker utama. Dari dominasi informal menjadi kerja sama resmi. Jika substansinya sama, rakyat desa tetap berada di posisi yang sama.

Yang dibutuhkan bukan hanya kelembagaan baru. Yang dibutuhkan adalah tata kelola baru.

Tata kelola yang membuka pasar, membuat harga lebih transparan, menjaga keputusan tetap akuntabel, melindungi warga yang melapor, dan memastikan data bisa diaudit.

Perkuat Guardrail Program dengan Integrated GRC

Risiko elite capture tidak bisa dicegah hanya dengan imbauan moral. Program membutuhkan governance, risk management, compliance, kontrol proses, audit data, dan kanal eskalasi yang jelas sejak awal.

Melalui layanan Integrated GRC, PROXSIS Strategy dapat membantu organisasi, lembaga, dan pengelola program merancang tata kelola yang lebih kuat untuk mencegah distorsi desain seperti elite capture, monopsoni, konflik kepentingan, dan penyimpangan implementasi.

Pendekatan ini membantu memastikan prinsip seperti civilian lead, Multi-Offtaker Rule, formula harga transparan, grievance channel, dan auditability by design tidak berhenti sebagai konsep. Prinsip-prinsip itu perlu masuk ke proses kerja, pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan yang benar-benar berjalan.

Untuk program sebesar KDMP-BUMDes, tata kelola bukan penghambat. Justru itulah yang menjaga program tetap berada di jalur yang benar.

Kesimpulan

Elite capture adalah risiko yang diam-diam, tetapi sangat menentukan. Ia bisa membuat program desa terlihat berjalan, sementara manfaatnya tetap dikuasai oleh kelompok yang sama.

Dalam konteks KDMP-BUMDes, risiko ini harus dicegah sejak desain. Civilian lead harus eksplisit. Multi-Offtaker Rule perlu dikunci agar tidak ada satu pihak pun menguasai pembelian dari node koperasi desa. Formula harga harus transparan. Grievance channel harus aman. Data harus bisa diaudit. KPI harus mengukur pendapatan anggota, bukan sekadar jumlah gerai atau total transaksi.

Jika guardrail ini tidak ada, KDMP-BUMDes bisa menjadi nama baru untuk ketergantungan lama.

Namun jika desainnya dikunci dengan benar, program ini bisa menjadi titik balik. Bukan hanya membentuk koperasi, tetapi memperkuat posisi tawar rakyat desa. Bukan hanya mencatat transaksi, tetapi memastikan nilai ekonomi lebih adil. Bukan hanya membangun sistem, tetapi menjaga agar sistem itu benar-benar bekerja untuk warga yang selama ini paling rentan.

Program desa yang berhasil bukan yang paling ramai di dashboard. Program desa yang berhasil adalah yang membuat rakyat desa punya pilihan, punya posisi tawar, dan tidak lagi dipaksa tunduk pada satu pintu ekonomi.

Pastikan program besar Anda tidak jatuh ke dalam risiko sistemik. Temukan bagaimana tata kelola (GRC) yang terintegrasi mampu mengamankan jalannya program Anda melalui sesi konsultasi gratis dengan para ahli di Proxsis Strategy.

FAQ

1. Apa itu elite capture dalam program desa?

Elite capture adalah kondisi ketika manfaat program desa dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki kuasa, akses, modal, atau jaringan lokal, sehingga warga yang seharusnya dilindungi tidak mendapat manfaat utama.

2. Mengapa elite capture berbahaya bagi KDMP-BUMDes?

Karena program bisa terlihat berjalan secara administratif, tetapi keputusan ekonomi, harga, akses distribusi, dan manfaat tetap dikendalikan oleh kelompok tertentu.

3. Apa itu Multi-Offtaker Rule?

Multi-Offtaker Rule adalah aturan agar tidak ada satu pembeli atau offtaker yang menguasai pembelian dari node koperasi desa secara dominan. Tujuannya menciptakan persaingan harga dan mencegah monopsoni.

4. Mengapa civilian lead penting dalam KDMP-BUMDes?

Civilian lead memastikan keputusan bisnis, harga, kontrak, dan distribusi tetap berada pada entitas sipil yang akuntabel, bukan dikendalikan pihak lain secara de facto.

5. Apa tanda-tanda elite capture mulai terjadi?

Tandanya antara lain satu pembeli dominan, harga tidak transparan, mitra dekat dengan elite lokal, grievance channel tidak aman, data sulit diaudit, dan KPI tidak mengukur pendapatan anggota.

6. Bagaimana cara mencegah elite capture?

Pencegahannya meliputi Multi-Offtaker Rule, formula harga transparan, civilian lead eksplisit, grievance channel aman, auditability by design, dan KPI yang mengukur manfaat nyata bagi anggota.

7. Layanan apa yang relevan untuk memperkuat tata kelola program seperti KDMP-BUMDes?

Layanan yang relevan adalah Integrated GRC, karena membantu merancang tata kelola, manajemen risiko, compliance, kontrol proses, dan mekanisme audit agar risiko elite capture dapat dicegah sejak desain.